Obral Insentif buat Bujuk Investor, Pemerintah Dinilai Nggak Pede dengan IKN

media-nasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus merayu investor untuk investasi di IKN Nusantara. Jokowi siap menggelar karpet merah dan menawarkan banyak insentif untuk investor.

Diobralnya insentif untuk proyek IKN dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan diri pemerintah. Apalagi banyak kemudahan, insentif yang seakan membuat IKN seperti ‘dijual murah’.

Menurut Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, langkah-langkah seperti ini justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap IKN.

“Saya menyayangkan kenapa pemerintah seperti tidak pede dengan IKN. Dengan pak Jokowi tampil ya bagus, menyampaikan semua informasi terkait IKN. Tetapi membujuk, memberikan begitu banyak kemudahan, memberikan begitu banyak insentif, tanda kutip seperti ‘menjual murah’ IKN, itu justru menurunkan kepercayaan masyarakat kepada IKN,” katanya kepada, Senin (24/10/2022).

Padahal menurut Piter, pemerintah harusnya percaya diri terhadap IKN sebab prospeknya bagus. Tidak perlu terlalu membujuk investor atau terlalu banyak memberi insentif. Yang terpenting, pemerintah harus konsisten mengerjakan proyek IKN sesuai jadwal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat investor sedang berhitung terkait prospek IKN. Apalagi kondisi dunia sedang memburuk dengan ketidakpastian di sektor ekonomi.

Tauhid mengatakan, investasi yang banyak ditawarkan di IKN adalah sektor riil. Padahal melihat kondisi sekarang, daya tarik investasi justru ada di sektor keuangan.

“Investasi yang ditawarkan kan sektor riil. Daya tariknya sekarang bukan sektor riil, tapi di sektor keuangan. The Fed naikkan suku bunga yang progresif kan. Dari negara yang emerging market, lari ke negara-negara yang menawarkan yield yang lebih menarik. Ketimbang di sektor riil yang belum pasti,” ujarnya.

Selain itu, Investor dinilai belum siap dengan skema investasi jangka panjang di IKN. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk menunggu kepastian pasar butuh dana yang besar. Tauhid pun menyebut investor saat ini lebih memilih untuk menunggu.

“Mereka tunggu rame dulu sehingga cost of fund-nya nggak terlalu lama. Kalau misalnya 10 tahun baru rame, kan harus tanggung biaya investasi yang mahal, sampai memenuhi syarat kota itu dihuni dengan baik,” ungkapnya.

Sebelumnya dalam acara Pre Market Sounding IKN, pemerintah menawarkan kemudahan dan sederet insentif untuk investor IKN. Misalnya, tax holiday untuk infrastruktur umum selama 30 tahun untuk investasi Rp 50 miliar hingga super tax deduction 350% di sektor penelitian dan pengembangan (litbang).

“Kurang apalagi? Lahan ada Menteri ATR/BPN. Insentif masih ada yang kurang, ada menteri investasi. Pak kurang insentif, minta. Tax holiday kurang panjang misalnya. Tax deductionnya kurang banyak, silakan disampaikan,” papar Jokowi.