Temu Nasional (TUNAS) GUSDURian 2022 menghasilkan lima poin resolusi dan rekomendasi untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
GUSDURian merupakan jaringan komunitas dan individu pengagum pemikiran Presiden Keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Temu Nasional yang diadakan dua hari pada Sabtu (15/10) dan Minggu (16/10) menghasilkan sejumlah resolusi yang dilatarbelakangi masalah yang dihadapi Indonesia saat ini.
Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menyatakan terdapat lima poin besar dalam rumusan resolusi dan rekomendasi tersebut yang diberi tajuk “Mempersoalkan Oligarki untuk Inklusi Sosial, Politik, dan Ekonomi.”
Dari lima poin tersebut ada lima belas poin turunan yang membahas cara dan strategi Jaringan GUSDURian untuk mencapai resolusi dan rekomendasi yang dihasilkan.
“Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang. Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik,” terang Alissa di depan 1.500 peserta TUNAS GUSDURian di Surabaya, Minggu (16/10).
Lima poin resolusi dan rekomendasi yang dimaksud salah satunya adalah desakan Jaringan GUSDURian pada pemerintah dan parlemen untuk memperluas ruang demokrasi.
Alissa menerangkan desakan ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi berbagai regulasi yang kontraproduktif terhadap keadilan ekonomi dan jaminan ruang hidup yang setara, seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja; serta kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti UU ITE.
Kedua, Alissa mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan dan pemenuhan hak-hak konstitusional dengan menuntaskan kasus HAM berat dan memulihkan hak-hak korban.
Selain itu, desakan ini juga menekankan pemerintah untuk memberantas korupsi dan menguatkan institusi KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman hingga mempercepat reformasi TNI, Polri, Kejaksaan, dan Kehakiman.
Ketiga, Jaringan GUSDURian mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas.
Menurut Alissa, poin ini bisa dilakukan dengan tiga cara, mulai dari memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar, hingga mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.
Resolusi keempat berkaitan dengan pesta demokrasi tanah air yang akan berlangsung pada 2024 mendatang.
“Keempat, kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan,” ujar putri sulung Gus Dur tersebut.
Jaringan GUSDURian berencana melakukan pengawalan pemilu dengan beberapa cara, seperti melakukan pendidikan politik untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial hingga mendesak parpol melakukan reformasi kepartaian menuju accountable programatic-base party.
Resolusi kelima dan terakhir menyebut komitmen Jaringan GUSDURian untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil untuk perimbangan oligarki kelompok elit.
“Hal ini dilakukan dengan cara mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi, dan advokasi kasus-kasus rakyat, serta membangun ruang-ruang dialog antar-elemen untuk memperkuat kohesi dan solidaritas sosial,” pungkas Alissa.
(loa/bmw)
[Gambas:Video CNN]
Artikel ini bersumber dari www.cnnindonesia.com.
