Soal Blue Economy di Indonesia, Akademisi IPB: Harus Terintegrasi dari Hulu Sampai Hilir

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Dr. Yonvitner, S.PI, M.Si mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan tidak dapat dilepaskan dari ocean system dan sustainability principles.

Menurutnya blue ekonomi di Indonesia tidak hanya soal bagaimana Sustainability tapi juga sosial welfare Equity.

“Hal Ini penting, kalau kita hanya bicara keberlanjutan, kita tidak bisa terlepas dari soal keadilan, kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Yonvitner saat menjadi pembicara webinar yang digelar PPSN di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

PPSN Bekerja Sama dengan IKAL Selenggarakan FGD “Saber Pungli”

Pergulatan antara blue ekonomi dengan green ekonomi disebutnya saat ini sangat kuat terjadi di semua belahan dunia.

Melihat dinamika tersebut, Yonvitner mengatakan tagline yang sedang berkembang saat ini harus diakomodasi dengan baik.

“Makanya saya kira blue ekonomi dan green ekonomi harus kita sinergikan di Indonesia karena ruang darat dan ruang laut itu tidak bisa dipisahkan,” tuturnya.

Dalam hal ini, Yonvitner menuturkan untuk mencapai semua itu, maka healthy ocean, productive ocean dan wealthy ocean menjadi bagian yang tidak dipisahkan.

“Jadi itu adalah rangkaian yang mengikat sebetulnya, karena banyak sekali triminologi dan pendekatan-pendekatan pembangunan yang satu sama lain kita ratifikasi, kita adopsi dan itu harus kita sinergikan,” tuturnya.

Dalam kontek blue ekonomi, Yonvitner mengatakan pendekatannya harus integrated. Untuk itu sustainable use of marine living resource, sustainable use of marine non living resource, sustainable non extractive use of marine system, sustainable marine non trade and commerce, dan marine concervations and climate regulations harus dijadikan pengungkit untuk tumbuh dan kembali pulih sehingga muncul blue economy investment strategy, sustainable blue economy development strategy, dan blue economy development index.

“Jadi blue ekonomi ini harus terintegrasi dari hulu sampai hilir, sektor dan kemudian harus bisa diukur karena kalau tidak bisa diukur maka kita kita akan bicara hanya pada tatanan konsep saja, tataran teori jadi sulit bagi kita untuk memastikan kemudian beroperasional,” pungkasnya.

Bambang Soesatyo: Pungli Marak, Penegakan Hukum Masih Lemah