Komisi VII DPR Minta Pemerintah Jamin Kompor Induksi Tak Memberatkan Rakyat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS Mulyanto, meminta pemerintah menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Mulyanto mengatakan, secara umum keuntungan bagi masyarakat dalam penggunaan kompor induksi adalah efisiensi dan keamanan yang lebih baik, dibandingkan dengan penggunaan kompor LPG, yang kadang muncul kasus kebocoran gas atau kebakaran.

“Namun memang harus diakui bahwa manfaat utama program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen. Karena kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan,” kata Mulyanto, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).

“Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP “baik dipakai atau tidak” listrik yang telah dihasilkan,” lanjut Mulyanto.

Baca juga: Gerindra Tolak Wacana Konversi Gas 3 Kilogram Jadi Kompor Listrik

Selain itu, lanjut Mulyanto, dengan pemanfaatan kompor induksi ini diharapkan terjadi pengurangan terhadap penggunaan gas LPG bersubsidi di masyarakat. Sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG dapat dikurangi.

Mulyanto juga minta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

Kalau itu yang dilakukan pemerintah maka mungkin masyarakat dapat mengikuti program ini secara sukarela.

“Selama introduksi kompor induksi ini memenuhi hal tersebut di atas dan bermanfaat bagi masyarakat, tentu kita tidak keberatan. Namun kalau program ini hanya menambah beban rakyat, yang sudah berat, PKS tentu akan menolak,” ujarnya.

Menurut Mulyanto, sebenarnya untuk mereduksi ketergantungan pada LPG impor, program yang lebih menarik adalah introduksi Jargas (jaringan gas alam).

Dia menilai program ini lebih sederhana, selama infrastruktur jaringan utama transmisi gasnya sudah tersedia.

“Karenanya pemerintah perlu menggencarkan program Jargas ini secara lebih intensif lagi. Namun, faktanya sampai hari ini kinerja program jargas ini masih jauh dari target yg telah ditetapkan,” katanya.

Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2200 VA.