Ragukan Asumsi SBY, Bank Dunia: Data Kemenkeu Sudah Tepat

Ragukan Asumsi SBY, Bank Dunia: Data Kemenkeu Sudah Tepat

Foto : mediaindonesia.com

KEPALA Ekonom Bidang Kemiskinan Bank Dunia Vivi Alatas mengatakan apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti, terkait sanggahan dari klaim Susilo Bambang Yudhoyono terkait jumlah orang miskin di Indonesia sudah tepat.

“Apa yang ditulis Kemenkeu sudah tepat,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (1/8).

Vivi juga meragukan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut ada 100 juta warga Indonesia yang tergolong miskin, dan mengatakan asumsi tersebut dengan menggunakan data Wolrd Bank.

“Saya nggak tahu asumsinya apa tetapi angka yang benar seperti yang ditulis kemenkeu,” demikian ditekankan Vivi.

Sebelumnya Nufransa menanggapi pernyataan SBY. Dia mengatakan penghitungan yang dilakukan SBY adalah tidak benar. Sebab, untuk penghitungan poverty line (garis kemiskinan), Bank Dunia tidak menggunakan nilai tukar kurs dolar sebagaimana yang dipakai dalam kurs sehari-hari.

“Dalam penghitungan tersebut disampaikan bahwa kursnya Rp 13.300 , sedangkan Bank Dunia dalam penghitungannya menggunakan nilai tukar sebesar 5.639 rupiah untuk tahun 2018 ini. Nilai tukar ini berbeda karena memperhatikan Purchasing Power Parity (PPP). Nilai tukar PPP didapat dengan memperbandingkan berapa banyak yang diperlukan untuk membeli sekeranjang barang dan jasa yang sama di masing masing negara,” ujar Nufransa dalam laman sosial media Facebook.

Kemudian, untuk Indonesia, garis kemiskinan, US$ 1,9 dolar (pendapatan per hari) PPP untuk tahun 2018 setara dengan Rp 321.432 per kapita per bulan. Ini berarti PPP angka kemiskinan untuk Indonesia adalah 4,6% dan jumlah orang yang di bawah garis kemiskinan adalah sekitar 12,15 juta jiwa.

Sedangkan angka kemiskinan nasional Indonesia yang baru dikeluarkan BPS menunjukkan angka 9,82% dengan jumlah orang miskin sebesar 25,95 juta jiwa.

“Jadi jumlah orang miskin berdasarkan US$ 1,9 dolar PPP jauh lebih kecil dari 100 juta dan bahkan jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dikeluarkan BPS.

Kemudian, Nufransa lebih lanjut mengatakan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan PPP dan garis kemiskinan nasional di masing-masing negara untuk dua tujuan yang berbeda.

Garis kemiskinan PPP digunakan untuk memonitor sampai sejauh mana dunia secara keseluruhan pada jalur yang tepat (on track) dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Sedangkan dalam melihat permasalahan kemiskinan, profil dan apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan disuatu negara, bank dunia menggunakan garis kemiskinan yang digunakan otoritas statistik negara tersebut.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa garis kemiskinan tersebut sesuai dengan pilihan konsumsi orang miskin di negara tersebut. Laporan Bank Dunia tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia seperti “Making Indonesia Work for the Poor” (2006) maupun Indonesia Rising Divide (2015) sepenuhnya menggunakan garis kemiskinan BPS,”

Peneliti kemiskinan dari LIPI Latif Adam mengatakan sepertinya SBY memasukan kelompok orang dengan near poor (hampir miskin) dalam hitungannya.

“Near poor (hampir miskin) tidak termasuk penduduk miskin meskipun mereka rentan masuk kedalam kelompok miskin. Jika ada shock, katakanlah harga beras naik, maka memang orang dalam kelompok near poor bisa masuk kembali ke dalam kelompok miskin,” ujar Latif saat dihubungi, Rabu (1/8).

Bila memakai standar World Bank, orang miskin adalah orang yang pendapatannya US $2 per hari, sedangkan bila merujuk ADB menggunakan US $1,5 per hari.

“Tapi kalau statement nya 40%, kemungkinan karena memasukan near poor,” tukas Latif.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan orang miskin + rentan miskin memang jumlahnya sekitar 35%. Jumlah rentan miskinnya sendiri berkisar 25%.

“Yang dipakai BPS itu yang miskin di bawah garis kemiskinan,”

Indikator miskin dan rentan miskin dilihat dari pengeluaran konsumsi kalori atau pendapatan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan.

“Kalau garis kemiskinan yang terbaru menurut BPS sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan. Yang rentan miskin artinya yang sedikit di atas garis kemiskinan. Seharusnya memang menjelaskan semua, bukan terkait soal kurs tapi perbedaan patokan kurs juga bisa menimbulkan misleading,” jelas Ahmad Heri Firdaus. (OL-4)

Sumber : http://mediaindonesia.com/read/detail/175706-ragukan-asumsi-sby-bank-dunia-data-kemenkeu-sudah-tepat

author
No Response

Leave a reply "Ragukan Asumsi SBY, Bank Dunia: Data Kemenkeu Sudah Tepat"