media-nasional.com – Inggris dan Perancis menilai pasokan drone bersenjata Iran ke Rusia, untuk penggunaan yang menghancurkan di Ukraina, sebagai pelanggaran atas kesepakatan nuklir 2015.

Pandangan bersama itu dirilis saat Menteri Luar Negeri Uni Eropa menjatuhkan sanksi hak asasi manusia (HAM) pada polisi moralitas Iran, atas penanganan mereka terhadap protes jalanan dan perlakuan terhadap perempuan.

Serangan pesawat tak berawak berlanjut di Ukraina pada Senin (17/10/2022), menewaskan tiga orang lagi, menurut walikota Kyiv.

Terlepas dari keyakinan Perancis-Inggris bahwa Iran melanggar resolusi dewan keamanan PBB terkait kesepakatan nuklir dengan memasok drone, tidak ada rencana segera untuk merujuk masalah ini ke PBB. Tetapi sumber diplomatik mengatakan masalah itu nyata.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris mengatakan pasokan drone Iran ke Rusia merupakan pelanggaran resolusi dewan keamanan PBB 2231.

Resolusi tersebut diadopsi dengan suara bulat enam hari setelah kesepakatan nuklir ditandatangani di Wina, yang isinya meminta negara-negara anggota PBB untuk menahan diri “dari tindakan yang merusak implementasi komitmen”.

“Inggris telah mengutuk keputusan Iran memasok drone dan pelatihan ke Rusia. Iran yang memasok drone tidak sesuai dengan resolusi dewan keamanan PBB 2231 dan merupakan bukti lebih lanjut dari peran Iran dalam merusak keamanan global,” kata juru bicara itu sebagaimana dilansir .

“Inggris akan terus bekerja dengan mitra kami untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas perilakunya yang tidak stabil di seluruh dunia.”

Ancaman sanksi baru

Juru bicara kementerian luar negeri Perancis pekan lalu mengungkapkan Paris telah mencatat “banyak informasi yang melaporkan penggunaan pesawat tak berawak Iran oleh angkatan bersenjata Rusia di Ukraina, dalam pemboman yang ditujukan pada sasaran sipil”.

Meskipun larangan ekspor senjata Iran berakhir pada 2020, kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPoA), tetap melarang aktivitas apa pun yang terkait dengan rudal balistik hingga 2023.

Perancis dan Inggris mengatakan bahwa dengan memasok drone, Iran melanggar kewajiban di bawah JCPoA dan rezim kontrol teknologi rudal yang membatasi proliferasi rudal.

Barat memiliki kemampuan untuk “membalikan” beberapa sanksi, jika menegaskan Iran melanggar JCPoA.

Lebih praktisnya, tidak dapat dibayangkan bahwa barat akan melanjutkan negosiasi tentang pembaruan kesepakatan nuklir selama ada bukti yang jelas bahwa Iran memasok senjata untuk membantu Rusia mengalahkan Ukraina.

Pembicaraan secara efektif ditahan sampai setelah pemilihan paruh waktu AS, meskipun Iran terus memperluas penggunaan sentrifugal yang lebih canggih.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Naser Kanani, dalam konferensi pers mingguannya sekali lagi membantah Iran memasok drone ke Rusia, menantang klaim oleh AS, Ukraina dan banyak spesialis senjata bahwa drone Shahed-136 buatan Iran jelas digunakan.

“Iran telah berulang kali menyatakan bukan pihak dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Iran belum mengekspor senjata apa pun ke salah satu pihak yang bertikai,” ujar Kanani.

Lebih lanjut menurutnya, pihaknya telah berkali-kali mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Iran didasarkan menentang perang, dan mengenai perang di Ukraina, kami juga menentang perang, dan kami mencoba untuk mengakhiri pendekatan militer di bidang ini.”

Presiden Iran Ebrahim Raisi, di masa lalu baru-baru ini berbicara tentang pakta militer baru dengan Rusia, tetapi tidak merujuk pada kesepakatan khusus tentang ekspor drone.

Wartawan Iran telah berulang kali menantang kementerian luar negeri tentang bantahannya.

AS memperingatkan pada Senin (17/10/2022) bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap perusahaan dan negara yang bekerja dengan program pesawat tak berawak Iran, serta menggambarkan aliansi yang semakin dalam antara Moskwa dan Teheran sebagai “ancaman besar”.

“Siapa pun yang melakukan bisnis dengan Iran yang memiliki hubungan dengan UAV atau pengembangan rudal balistik atau aliran senjata dari Iran ke Rusia harus sangat berhati-hati dan melakukan uji tuntas mereka – AS tidak akan ragu untuk menggunakan sanksi atau mengambil tindakan terhadap pelaku,” kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Oleksiy Kuleba, Kepala Administrasi Militer Kyiv, mengatakan pekan lalu bahwa ledakan di pangkalan militer 75 km selatan kota, melukai satu orang, juga telah dilakukan dengan drone ini.