media-nasional.com – Para pemilik bisnis online, sudah tahu cara menghitung pajak penghasilan Anda? Pemilik bisnis online juga termasuk sebagai wajib pajak lho dan Anda berkewajiban untuk melaporan serta membayar pajak penghasilan. Jangan takut dan pusing dulu, berikut ini contoh cara menghitung pajak penghasilan.
Rubrik Finansialku
Para Pemilik Bisnis Online, Juga Termasuk Wajib Pajak. Artinya Anda Harus Bayar Pajak!
Sebagaimana kita ketahui, di zaman modern ini hampir semua orang menggunakan aplikasi online untuk berjualan, entah itu menjual barang, jasa maupun makanan dan minuman. Bisnis secara online dirasa cukup menguntungkan dikarenakan dengan berjualan secara online semua orang dimanapun mereka berada dapat mengetahui produk, jasa dan lainnya yang kita tawarkan dan semua orang dapat menikmatinya.
Lalu, apakah berjualan secara online dikatakan bebas dari membayar pajak? Tentu saja tidak, sebagai warga negara Indonesia yang taat akan pajak, mereka yang memiliki penghasilan harus membayar pajak atas penghasilannya tersebut.
[Baca Juga : Informasi PPh 21 di Website Resmi Pajak.go.id yang Harusnya Sudah Kamu Ketahui]
Pebisnis online sekarang ini dimudahkan oleh pemerintah dalam pembayaran penghasilan yang berasal dari binis onlinenya,yaitu dengan mengeluarkan pp 46 tahun 2013 yaitu memberlakukannya PPh final sebesar 1%. Dalam artian pebisnis online cukup dengan membayar pajak sebesar 1% dari peredara bruto (omzetnya) setiap bulan.
Namun, para pebisnis online yang diperbolehkan menggunakan PPh final 1% dalam membayar pajaknya hanya mereka yang memiliki penghasilan tidak lebih dari 4,8M (Milyar) per tahun pajak. Bagi para pebisnis online yang memiliki penghasilan lebih dari 4,8M (Milyar) per tahun maka mereka diharuskan untuk membayar pajak dengan menggunakan PPh 25.
Mari kita bahas sedikit mengenai wajib pajak dengan pendapatan dibawah 4,8M setahun maupun diatas 4,8M dalam 1 tahun pajak, khusunya untuk pebisnis online.
Perhitungan Pajak Penghasilan, Jika Omzet Di bawah Rp 4,8M Setahun
Saat ini untuk mempermudah dalam perhitungan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dan untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih tertib dalam kewajibannya membayar pajak, pemerintah mulai mempermudah perhitungan pajak penghasilan bagi mereka pebisnis. Dengan mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) no 46 tahun 2013, pemerintah menetapkan tarif pajak 1% dari peredaran bruto (omzet), dan tarif PPh final ini hanya berlaku bagi para pebisnis online yang memiliki penghasilan bruto (omzet) tidak lebih dari 4,8M dalam satu tahun pajak.
[Baca Juga : Pemilik Bisnis Online, Sanksi Jika Tidak Mengikutsertakan Karyawan dalam BPJS]
Pembayaran pajak penghasilan ini harus sudah dimulai sejak saat wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha tersebut memulai untuk menjalankan usaha entah itu menjual barang, jasa, makanan – minuman, maupun melakukan kegiatan sehingga memperoleh penghasilan.
Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final 1% adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari 4,8M dalam 1 (satu) tahun pajak.
Kegiatan usaha tersebut bisa meliputi usaha dagang, industri maupun jasa ataupun berjualan secara online.
Contoh :
Ratna adalah seorang pebisnis online yang menjual baju – baju fashion melalui instagram dan web resminya. Selain berjualan baju – baju fashion secara online Ratna tidaklah memiliki penghasilan lainnya. Penghasilan Ratna dalam 1 tahun :
Dengan penghasilan yang didapat sharleen dalam tabel diatas maka yang besarnya pajak yang harus dibayarkan Ratna setiap bulannya :
Ratna setiap bulannya cukup membayar PPh final 1% yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, jadi PPh final 1% bulan januari dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan febuari dan demikian selanjutnya.
Sebelum melakukan pembayaran di bank wajib pajak juga perlu membuat SSE (surat setoran elektronik) terlebih dahulu dengan kode pajak 411128-420 (untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu).
Maka Ratna harus melaporkan pajaknya menggunakan formulir 1770 atas usahanya, namun pada bulan pelaporannya (paling lambat akhir maret tahun berikutnya) Sharleen tidak perlu untuk membayar pajaknya lagi dikarenakan pembayaran pajaknya telah dilakukan setiap bulannya (nihil). Yang perlu Sharleen isi dalam formulir SPT 1770 nya itu adalah lampiran – lampirannya saja seperti daftar harta maupun kewajiban (jika ada).
[Baca Juga : Pelaporan SPT PPh Pribadi Form 1770, 1770S dan 1770SS]
Menjadi seorang pebisnis online juga tidak terpaku hanya mendapatkan penghasilan dari bisnis online saja, namun pebisnis juga diperbolehkan untuk mendapat penghasilan dari hal lainnya. Ada penghasilan bagi pebisnis online yang tidak diperbolehkan dihitung dengan pajak penghasilan final 1%. Misalnya memperoleh penghasilan dari bekerja di suatu perusahaan, memperoleh pendapatan dari menyewakan rumah atau kos – kos an, tarif ini juga tidak berlaku untuk para profesional atau penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (notaris, dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lainnya).
Perhitungan Pajak Penghasilan, Jika Omzet Di atas Rp 4,8M Setahun
Bagi para pengusaha yang memiliki penghasilan bruto (omzet) lebih dari 4,8M dalah satu tahun pajak maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan tarif PPh final 1% melainkan harus menggunakan angsuran PPh pasal 25 dengan menggunakan laporan keuangan dan wajib menyelenggarakan pembukuan.
Wajib pajak yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun pajak jumlah penghasilan bruto (omzet) melebihi 4,8M maka berdasarkan PMK 197 tahun 2013 wajib dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). Kewajiban para pengusaha untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP itu harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah penghasilan bruto melebihi 4,8M (Contoh : jika dibulan agustus penghasilan bruto wajib pajak telah mencapai 4,8M maka paling lambat wajib pajak tersebut mendaftarkan diri sebagai PKP dibulan september).
[Baca Juga : Model Bisnis Online Dropship, Affiliate atau Reseller, Mana yang Paling Untung ?]
Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yaitu :
Contoh perhitungan pajak penghasilan dengan omzet di atas Rp 4,8M setahun:
Andy adalah seorang pebisnis online. Di bulan agustus 2016 penghasilan Andy telah melebihi 4,8M.
Jawaban :
Perhitungan pajak Andy adalah
Penghasilan Andy baru melebihi 4,8M disaat bulan agustus 2016, maka untuk perhitungan pajak Andy di tahun 2016 Andy diperbolehkan untuk membayar pajak dengan tetap memakai tarif PPh final yaitu 1%. Namun di tahun 2017 Andy sudah harus membayar pajak dengan menggunakan angsuran PPh 25 dikarenakan pada bulan agustus 2016 penghasilan yang diterima Andy melebihi 4,8M.
Andy harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada saat
Dikarenakan penghasilan Andy yang sudah melebihi 4,8M, maka Andy diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) paling lambat bulan september 2016.
Andy harus membayar dan melaporkan PPN pada saat
SPT masa PPN dilaporkan tergantung pada keluarnya surat pengukuhan PKP Andy. Katakan saja surat pengukuhan PKP Andy keluar pada tanggal 1 oktober 2016. Maka pada bulan oktober Andy sudah harus membayar dan melaporkan PPN tersebut.
PPN dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Dalam hal ini Andy harus membayar (jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan) dan melaporkan spt masa PPN paling lambat akhir bulan November.
Duh Kok Repot Ya? Ada Solusi Mudah Tidak?
Anda dapat berkonsultasi kepada konsultan pajak atau AR (Account Representative) yang bekerja di kantor pajak Anda. Mereka adalah orang-orang yang dapat Anda tanyai mengenai pajak penghasilan Anda sebagai pemilik bisnis online. Ow ya jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-teman di group bisnis online kamu, agar mereka juga mengerti aturan yang benar.
Menurut Anda apakah pajak final sebesar 1% dari omzet itu adil untuk pemilik bisnis online dan adil untuk pemerintah? Silakan share dan berikan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih.
Sumber Gambar
Download E-Book Perencanaan Keuangan untuk Umur 20 an (GRATIS)
